Muhammadiyah Minta Parpol Hentikan Wacana Tunda Pemilu

Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Abdul Mu'ti meminta para bos partai politik (parpol) yang mengusulkan pemilu 2024 ditunda untuk tidak menambah masalah.

Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Abdul Mu'ti. ILUSTRASI: TIMES

JAKARTA - Ia berharap agar para bos partai ini bersikap lebih arif dan bijaksana dalam melemparkan wacana ke publik. Khususnya dalam soal penundaan pemilu. 

"Janganlah menambah masalah bangsa dengan wacana yang berpotensi melanggar Konstitusi," kata kata Abdul Mu'ti dalam keterangannya, Jumat (25/2). 

Guru Besar UIN Jakarta ini meminta agar para elit politik lebih mengedepankan kepentingan bangsa dan negara, bukan individu atau kelompok.

Ia menyarankan agar para petinggi parol melihat langsung keadaan di masyarakat. Tidak hanya membaca hasil survey yang bisa saja tidak akurat. 

"Pahami keadaan dan perasaan mereka," harapnya.

"Sebaiknya wacana menunda Pemilu yang berimplikasi pada perpanjangan masa bakti Presiden-Wakil Presiden, Menteri, DPD, DPR, dan DPRD serta jabatan terkait lainnya diakhiri. Mari berpikir jernih dan jangka panjang," tutup dia.

Sebelumnya, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar mengusulkan agar Pemilu 2024 ditunda antara 1-2 tahun. Alasannya, momentum perbaikan ekonomi saat ini jangan sampai terganggu oleh Pemilu.

Belakangan, giliran Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan yang mendukung Pemilu ditunda. Alasan yang dipakai beda: situasi global. Yakni konflik antara Ukraina dan Rusia.

Golkar juga juga mulai menunjukkan sinyal dukungan. Menurut Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Melchias Markus Mekeng sah-sah saja.

"Yang tidak bisa diubah hanya kitab suci. Di luar itu, semua bisa diubah, asal melalui mekanisme konstitusi," kata Mekeng dalam keterangannya.

Ada juga parpol yang tegas menolak pemilu ditunda. Mereka antara lain PDIP, Gerindra dan Nasdem.

Lalu apa kabar PPP? Mereka masih pikir-pikir.