Ketua MPR Tanggapi Klaim Mahathir, Soal Pembangunan Di Indonesia

Ketua MPR Bambang Soesatyo mengapresiasi penilaian mantan Perdana Menteri Malaysia Dr Mahathir Mohamad tentang dinamika dan progres pembangunan di Indonesia. 

Ketua MPR Bambang Soesatyo. FOTO: MPR.go.id

JAKARTA  - Bamsoet, sapaan akrabnya menjelaskan bahwa pembangunan nasional berpijak pada philosopi Indonesia Sentris. Tujuan utamanya adalah mengejar ketertinggalan pada berbagai aspek dan mewujudkan pemerataan pembangunan infrastruktur di semua pelosok Tanah Air.

‘’Tujuan utama semua program pembangunan nasional bukan untuk mengungguli negara lain," kata Bamsoet dalam keterangannya, Rabu (20/4/2022).

Pembangunan di setiap wilayah di Indonesia, sebutnya disesuaikan dengan karakter daerah dan kebutuhan masyarakat. Untuk memperkuat persatuan dan mewujudkan pemerataan, program konektivitas nasional ini akan terus berlanjut. 

"Indonesia juga masih harus bekerja lebih keras lagi dalam membangun sumber daya manusia. Jadi, pembangunan nasional akan terus berlanjut sampai terwujudnya kesejahteraan bagi seluruh rakyat,’’ lanjutnya.

Bagi Bamsoet, pandangan dan penilaian Dr. Mahathir terhadap progres pembangunan di Indonesia dewasa ini lebih sebagai kritik terhadap dinamika pembangunan di Malaysia sendiri. Sejatinya, Mahathir ingin mendorong generasi muda Malaysia agar juga memiliki semangat dan militansi dalam membangun negaranya, dengan memanfaatkan teknologi terkini yang memungkinkan ragam pekerjaan bisa diselesaikan dengan cepat dan efisien.

‘’Penilaian Dr Mahathir hendaknya tidak membuat kita semua langsung berpuas diri," pesannya.

Ingat, tegas Bamsoet, realisasi pembangunan nasional kadang masih bejalan tidak mulus karena berbagai alasan. Seperti sulitnya membebaskan lahan. Bahkan, dalam pengelolaan keuangan pun Indonesia belum dapat dikatakan sudah efisien.  

"Buktinya, hingga saat ini, ada ratusan triliun dana pemerintah daerah yang masih mengendap di perbankan,’’ kritiknya.

Dalam konteks memerangi korupsi, Indonesia pun belum mencatat progres yang signifikan. Korupsi masih terjadi di berbagai lini birokrasi, baik di pusat maupun daerah. 

‘’KPK sedang coba mengutamakan pencegahan, tetapi penindakan masih harus dilakukan karena masih banyak laporan masyarakat tentang praktik korup oknum birokrat,’’ pungkasnya.