Beli Laptop Rp 6,3 Triliun Buatan Dalam Negeri, LKPP Klaim Hemat Duit Negara Segini...
Selain hemat juga memberdayakan industri dalam negeri
Pengadaan laptop senilai triliunan rupiah buatan dalam negeri diklaim menghemat anggaran negara pada tahun anggaran Tahun 2022.
JAKARTA - Hal itu disampaikan oleh Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Abdullah Azwar Anas dalam konferensi pers bersama Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) secara virtual pada Jum'at, 29 Juli 2022 sore WIB.
Mantan Bupati Banyuwangi ini merinci belanja laptop yang mencapai Rp6,33 triliun itu terdiri atas TIK Pendidikan Rp 3,42 triliun dan TIK Administrasi Perkantoran Rp 2,92 triliun.
Setelah dikonsolidasikan, pemerintah berhasil melakukan efisiensi Rp 1,8 triliun. Terdiri dari Rp 951,3 miliar untuk Laptop TIK Pendidikan dan efisiensi Rp 867,2 miliar untuk laptop Administrasi Perkantoran.
Penghematan ini dilakukan berdasarkan arahan Presiden Jokowi. Selain menguntungkan negara, karena lebih hemat juga mendorong industri dalam negeri untuk terus berkembang.
"Sehingga tidak ada lagi anggaran yang terbuang-buang,” kata Azwar kepada wartawan.
Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Odo R. M. Manuhutu Kemenko Marves mengapresiasi penghematan yang dilakukan oleh LKPP.
"Saat ini, LKPP telah berhasil melakukan konsolidasi pada pengadaan laptop produk dalam negeri,”ujar Odo di kesempatan yang sama.
Deputi Odo menambahkan bahwa pemerintah saat ini sudah melakukan berbagai perubahan. Tujuannnya untuk mempercepat kemajuan Indonesia, salah satunya di sektor industri dalam negeri.
“Konsolidasi yang telah dilakukan saat ini merupakan implementasi dari Inpres No.2 Tahun 2022 terkait Afirmasi Gerakan Bangga Buatan Indonesia. Oleh karena itu, ke depannya kita perlu berkolaborasi, berinovasi, dan bergerak cepat bersama-sama,” tegasnya.
Sementara Staf Ahli Bidang Organisasi, Birokrasi, dan Teknologi Informasi Kementerian Keuangan Sudarto meyakini konsolidasi pengadaan barang dan jasa ini juga dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi.
“Semua ini menjadi langkah awal bagi pemerintah untuk dapat terus berinovasi untuk membuat birokrasi pemerintah semakin efisien, serta membantu produsen dalam negeri kita dapat meningkatkan kualitasnya untuk melakukan ekspor,” tuturnya.
Kemenkeu sebelumnya sudah menetapkan apa yang menjadi kebutuhan dan spesifikasi dari kriteria laptop dalam negeri yang akan dijual di pasaran.
Sudah ditetapkan sebelumnya, bahwa laptop yang termasuk ke dalam produk dalam negeri adalah laptop yang mempunyai sertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) minimal 25 persen.
“Program ini berjalan sesuai dengan arahan Presiden dan akan segera kita arahkan kepada berbagai industri lainnya seperti alat kesehatan, alat pertanian, dan lainnya,” jelasnya.
 |
| Ilustrasi penggunaan laptop utuk kegiatan pendidikan. Foto: kemendikbud.go.id |
Mantan Bupati Banyuwangi ini merinci belanja laptop yang mencapai Rp6,33 triliun itu terdiri atas TIK Pendidikan Rp 3,42 triliun dan TIK Administrasi Perkantoran Rp 2,92 triliun.
Setelah dikonsolidasikan, pemerintah berhasil melakukan efisiensi Rp 1,8 triliun. Terdiri dari Rp 951,3 miliar untuk Laptop TIK Pendidikan dan efisiensi Rp 867,2 miliar untuk laptop Administrasi Perkantoran.
Penghematan ini dilakukan berdasarkan arahan Presiden Jokowi. Selain menguntungkan negara, karena lebih hemat juga mendorong industri dalam negeri untuk terus berkembang.
"Sehingga tidak ada lagi anggaran yang terbuang-buang,” kata Azwar kepada wartawan.
Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Odo R. M. Manuhutu Kemenko Marves mengapresiasi penghematan yang dilakukan oleh LKPP.
"Saat ini, LKPP telah berhasil melakukan konsolidasi pada pengadaan laptop produk dalam negeri,”ujar Odo di kesempatan yang sama.
Deputi Odo menambahkan bahwa pemerintah saat ini sudah melakukan berbagai perubahan. Tujuannnya untuk mempercepat kemajuan Indonesia, salah satunya di sektor industri dalam negeri.
“Konsolidasi yang telah dilakukan saat ini merupakan implementasi dari Inpres No.2 Tahun 2022 terkait Afirmasi Gerakan Bangga Buatan Indonesia. Oleh karena itu, ke depannya kita perlu berkolaborasi, berinovasi, dan bergerak cepat bersama-sama,” tegasnya.
Sementara Staf Ahli Bidang Organisasi, Birokrasi, dan Teknologi Informasi Kementerian Keuangan Sudarto meyakini konsolidasi pengadaan barang dan jasa ini juga dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi.
“Semua ini menjadi langkah awal bagi pemerintah untuk dapat terus berinovasi untuk membuat birokrasi pemerintah semakin efisien, serta membantu produsen dalam negeri kita dapat meningkatkan kualitasnya untuk melakukan ekspor,” tuturnya.
Kemenkeu sebelumnya sudah menetapkan apa yang menjadi kebutuhan dan spesifikasi dari kriteria laptop dalam negeri yang akan dijual di pasaran.
Sudah ditetapkan sebelumnya, bahwa laptop yang termasuk ke dalam produk dalam negeri adalah laptop yang mempunyai sertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) minimal 25 persen.
“Program ini berjalan sesuai dengan arahan Presiden dan akan segera kita arahkan kepada berbagai industri lainnya seperti alat kesehatan, alat pertanian, dan lainnya,” jelasnya.
Posting Komentar