Bahas Demokrasi di Indonesia, Menhub Budi Karya Sumadi Bilang Mahal di Ongkos
Demokrasi Di Indonesia Berbiaya Tinggi
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menjelaskan tantangan yang sedang dihadapi Indonesia dalam upaya mewujudkan demokrasi yang berkualitas.
TIMES.ID - Salah satunya adalah biaya politik yang begitu mahal. Perihal tersebut ia sampaikan dalam Seminar Nasional yang bertajuk 'Menuju Demokrasi Berkualitas-Tantangan dan Agenda Aksi' yang digelar oleh UGM (Universitas Gadjah Mada) Sabtu, 27 Agustus 2022.
"Pembiayaan politik yang mahal akan menimbulkan dampak yang serius pada sisi hilirnya," ucap Menteri Perhubungan tersebut.
Budi Karya Sumadi menjelaskan, pembiayaan politik yang dimaksud bukan terkait dari persiapan hingga pelaksanaan pemilu, namun juga biaya yang dikeluarkan untuk kompetisi politik yang tidak sehat dan tidak berdampak kepada kesejahteraan rakyat.
"Ada kompetisi kandidat yang kontraproduktif," imbuhnya.
Wakil Ketua Umum Keluarga Alumni Universitas Gajah Mada (Kagama) ini juga mengingatkan tentang semangat demokrasi yang diajarkan oleh Presiden Sukarno, yaitu Sosio-Demokrasi. Yang menerangkan bahwa demokrasi dibangun tidak hanya untuk merayakan kompetisi dan kebebasan, tapi juga mewujudkan keadilan sosial kepada seluruh masyarakat. Khususnya Indonesia.
Budi Karya juga menekankan, bahwa Kagama dalam upaya mewujudkan demokrasi yang berkualitas memiliki 2 cara yaitu, pertama dengan memperkuat kelembagaan demokrasi. Yakni dengan mendorong reformasi sistem pemilu, sistem kepartaian hingga perwakilan.
Kedua, memberikan pendidikan nilai demokrasi dan mengajak masyarakat untuk aktif berpartisipasi dalam mengelola pemerintahan dan pembangunan.
 |
| Ilustrasi demokrasi. Foto: pixabay/@muhamad_hassan. |
"Pembiayaan politik yang mahal akan menimbulkan dampak yang serius pada sisi hilirnya," ucap Menteri Perhubungan tersebut.
Budi Karya Sumadi menjelaskan, pembiayaan politik yang dimaksud bukan terkait dari persiapan hingga pelaksanaan pemilu, namun juga biaya yang dikeluarkan untuk kompetisi politik yang tidak sehat dan tidak berdampak kepada kesejahteraan rakyat.
"Ada kompetisi kandidat yang kontraproduktif," imbuhnya.
Wakil Ketua Umum Keluarga Alumni Universitas Gajah Mada (Kagama) ini juga mengingatkan tentang semangat demokrasi yang diajarkan oleh Presiden Sukarno, yaitu Sosio-Demokrasi. Yang menerangkan bahwa demokrasi dibangun tidak hanya untuk merayakan kompetisi dan kebebasan, tapi juga mewujudkan keadilan sosial kepada seluruh masyarakat. Khususnya Indonesia.
Budi Karya juga menekankan, bahwa Kagama dalam upaya mewujudkan demokrasi yang berkualitas memiliki 2 cara yaitu, pertama dengan memperkuat kelembagaan demokrasi. Yakni dengan mendorong reformasi sistem pemilu, sistem kepartaian hingga perwakilan.
Kedua, memberikan pendidikan nilai demokrasi dan mengajak masyarakat untuk aktif berpartisipasi dalam mengelola pemerintahan dan pembangunan.
Posting Komentar