Tema Khutbah Jumat Bahas Moral Kepemimpinan, Dr Mukhtar Beri Contoh Kasus Dem Mobil Dinas
Pemimpin yang dem mobil saat ekonomi sulit, menyalahi adab
Sikap eks kepala daerah kabupaten/kota di Aceh yang doyan dem mobil dinas mewah tanpa proses lelang atau dem (dump) dengan harga miring dikritik banyak pihak. Sebab daerah yang ditinggalkan, masih berstatus termiskin di Sumatera.
JAKARTA - Meskipun secara aturan dibenarkan. Tapi secara moral banyak yang menyayangkan sikap aji mumpung pemimpin semacam itu. Apalagi di tengah kondisi ekonomi rakyat yang masih memprihatinkan.
 |
| Dr Mukhtar. Foto: Facebook |
Dr Mukhtar, S.Fil, MA berpandangan hal-hal semacam ini juga perlu disampaikan di mimbar-mimbar khutbah Jumat. Karena soal moral atau akhlak, apalagi menyangkut keteladanan pemimpinan adalah hal penting dalam ajaran Islam.
Pembelian mobil dinas secara dem oleh eks Bupati dan Wabup atau eks Wali Kota Wakil Wali Kota di Aceh saat ini adalah contoh kasus yang lagi ramai diberitakan saat ini. Karena mobil dinas harga ratusan juta hingga miliaran rupiah bisa didem mulai seharga motor bebek saja.
"Harga murah tentunya berpengaruh terhadap Pendapat Asli Daerah (PAD)," kata Dr Mukhtar, belum lama ini.
Pembelian mobil dinas secara dem oleh eks Bupati dan Wabup atau eks Wali Kota Wakil Wali Kota di Aceh saat ini adalah contoh kasus yang lagi ramai diberitakan saat ini. Karena mobil dinas harga ratusan juta hingga miliaran rupiah bisa didem mulai seharga motor bebek saja.
"Harga murah tentunya berpengaruh terhadap Pendapat Asli Daerah (PAD)," kata Dr Mukhtar, belum lama ini.
Menurutnya, tindakan semacam ini selain menyalahi moral kepemimpinan juga menyalahi adab serta merugikan daerah pada dua arah.
"Pertama, daerah rugi sebab mobil yang sebelumnya telah dibeli menggunakan anggaran negara dengan harga tinggi, lalu kemudian dibeli oleh mantan Bup/Wabup dengan harga rendah. Kedua, tindakan tersebut merepotkan pemimpin berikutnya," jelasnya.
Dalam hal ini penjabat (Pj) Bupati yang baru dilantik, besar kemungkinan kembali akan mengeluarkan anggaran untuk menyewa mobil dinas melalui pihak yang lain.
"Menyewa mobil menyebabkan pengeluaran daerah, padahal itu tidak harus dilakukan. Seharusnya penjabat bupati tidak disibukkan lagi dengan pikiran-pikiran semacam itu," terang akademisi Program Doktoral UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ini.
Sementara lumrahnya, kata Mukhtar di akhir kepemimpinan bupati, sisa anggaran yang tersedia sudah sangat minim. Sangat disayangkan jika sisa anggaran yang harusnya dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat, malah harus memprioritaskan kebutuhan pejabat.
"Pertama, daerah rugi sebab mobil yang sebelumnya telah dibeli menggunakan anggaran negara dengan harga tinggi, lalu kemudian dibeli oleh mantan Bup/Wabup dengan harga rendah. Kedua, tindakan tersebut merepotkan pemimpin berikutnya," jelasnya.
Dalam hal ini penjabat (Pj) Bupati yang baru dilantik, besar kemungkinan kembali akan mengeluarkan anggaran untuk menyewa mobil dinas melalui pihak yang lain.
"Menyewa mobil menyebabkan pengeluaran daerah, padahal itu tidak harus dilakukan. Seharusnya penjabat bupati tidak disibukkan lagi dengan pikiran-pikiran semacam itu," terang akademisi Program Doktoral UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ini.
Sementara lumrahnya, kata Mukhtar di akhir kepemimpinan bupati, sisa anggaran yang tersedia sudah sangat minim. Sangat disayangkan jika sisa anggaran yang harusnya dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat, malah harus memprioritaskan kebutuhan pejabat.
Sementara jika mobil mewah dinas dijual melalui proses lelang, tentu daerah akan mendapatkan harga yang lebih wajar. Hasil dari penjualan itu bisa menambah pemasukan daerah yang bisa digunakan untuk membantu masyarakat yang masih banyak menderita kesulitan ekonomi.
Karena itu, moral kepemimpinan semacam ini perlu dikritik dan dijadikan pelajaran. Agar tidak kembali menjadi tren dan dianggap wajar oleh pejabat-pejabat berikutnya.
"Sudi kiranya panitia masjid masing-masing mengingatkan para khatib untuk menyampaikan materi ini, sebab persoalan dem mobil dinas menyalahi moral dan adab kepemimpinan," pungkasnya.
Karena itu, moral kepemimpinan semacam ini perlu dikritik dan dijadikan pelajaran. Agar tidak kembali menjadi tren dan dianggap wajar oleh pejabat-pejabat berikutnya.
Apalagi pejabat politik, dimana jabatannya didapat dari hasil janji-janji kampanye yang masih terutang. Atau belum sepenuhnya ditunaikan dengan berbagai alasan.
"Sudi kiranya panitia masjid masing-masing mengingatkan para khatib untuk menyampaikan materi ini, sebab persoalan dem mobil dinas menyalahi moral dan adab kepemimpinan," pungkasnya.
LIPUTAN KHUSUS lainnya seputar "Dump Mobil Dinas Mewah Seharga Motor Bebek di Abdya" bisa di simak berikut ini:
Kata Pakar Hukum Soal Mobil Dinas Mewah yang Didem Oleh Eks Bupati dan Wabup Abdya
Posting Komentar