Polemik Pencairan Dana Gampong di Abdya Memanas di 2024

Memicu keluhan dari Keuchik dan aparatur desa terkait gaji tertunda
Para Keuchik di Abdya mendatangi Kantor Inspektorat menanyakan pencairan dana ADG dari APBK 2024, kepada Kepala BPKK Abdya, Fakhruddin. Foto: Istimewa

BLANGPIDIE — Polemik pencairan Alokasi Dana Gampong (ADG) di Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya) tahun 2024 terus memanas. Hingga kini, dana ADG tahap kedua dan ketiga belum juga direalisasikan, menimbulkan keluhan dari para Keuchik dalam 152 gampong di Abdya.

Selain itu, pencairan dana ADG untuk Siltap (penghasilan tetap) atau gaji Keuchik dan aparatur gampong baru dilakukan hingga April 2024. Sementara gaji untuk bulan Mei - Oktober sebagian Gampong di Abdya masih belum ada kejelasan, sehingga mengakibatkan Keuchik-Keuchik tertekan oleh aparatur Gampong.

Ketua Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kabupaten Abdya, Venny Kurnia, menyatakan kekecewaannya terhadap pemerintah daerah yang belum mencairkan dana ADG tersebut.

"Kami sangat kesal karena dana ADG reguler dan Siltap belum dicairkan ke gampong-gampong di Abdya", ujar Venny, Senin 21 Oktober 2024 di Blangpidie.

Ia menjelaskan, pada Kamis 17 Oktober lalu, para Ketua Forum Keuchik Kecamatan sudah berusaha menemui Penjabat (Pj) Bupati Abdya, Sunawardi, untuk membahas solusi kelanjutan pencairan dana ADG. Namun, pertemuan tersebut tidak terwujud karena Sunawardi mengaku sedang belum makan siang dan shalat zhuhur.

"Karena itu, hari ini kami para Ketua Forum Keuchik Kecamatan bersama 152 Keuchik di Abdya mendatangi Kantor Keuangan untuk bertemu Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten (BPKK) Abdya guna menanyakan pencairan ADG tersebut", jelas Venny.

Namun, saat tiba di kantor keuangan, para Keuchik diberitahu bahwa Kepala BPKK Abdya, Fakhruddin, sedang berada di kantor Bappeda. Ketika para Keuchik menyusul ke Bappeda, Fakhruddin ternyata tidak ada, dan menurut informasi ia sedang menghadiri rapat di Inspektorat.

Para Keuchik akhirnya menuju Inspektorat untuk bertemu Fakhruddin, yang saat itu sedang rapat bersama Sekretaris Daerah (Sekda) Abdya dengan Tim Inspektorat Provinsi Aceh.

"Setelah rapat selesai, kami langsung bertemu Sekda dan Fakhruddin untuk menanyakan masalah pencairan ADG", tutur Venny.

Pertemuan tersebut berlangsung tegang. Venny menuturkan bahwa jawaban Sekda dan Kepala BPKK Abdya yang terkesan tidak mengetahui kepastian pencairan dana ADG membuat suasana semakin panas.

Ketika ditanya oleh Keuchik-keuchik kapan anggaran ADG bisa dicairkan, namun kata Venny, secara gampang Fakhruddin hanya menjawab "kapan ada uang". Lantaran jawaban tersebut, nyaris memicu keributan antara para Keuchik dengan Sekda dan Fakhruddin.

"Beruntung, ketegangan dapat diredakan sebelum terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Namun, kami tetap sangat kesal karena dari awal seolah-olah masalah ini diulur-ulur tanpa ada kepastian", imbuh Venny.

Menurut Venny, para Keuchik kini berada dalam tekanan dari aparatur gampong, yang belum menerima gaji sejak Juni hingga Oktober 2024.

"Jika gaji mereka tidak segera dibayarkan, roda pemerintahan gampong bisa lumpuh total", tegasnya.

Atas nama APDESI Abdya, Venny mendesak pemerintah daerah segera mencairkan dana ADG. "Jangan menggantung nasib dana ADG. Jika memang tidak ada anggarannya, sampaikan secara tertulis, agar kami punya pegangan untuk disampaikan ke aparatur gampong", pintanya.

Venny juga memperingatkan, jika tidak ada kejelasan soal pencairan ADG hingga Jumat 25 Oktober, pihaknya akan menggerakkan aksi massa dari Keuchik dan aparatur gampong se-Abdya untuk mendatangi kantor bupati.

"Jika perlu, kami siap mengembalikan stempel Keuchik kepada Pj Bupati Abdya", tegas Venny.

Sementara itu, Kepala BPKK Abdya Fakhrudin saat dikonfirmasi tidak mengangkat handphone, namun hanya membalas pesan singkat WhatsApp dari wartawan.

"Ke pak Sekda aja, etikanya begitu", jawab Fakruddin singkat.