Drama Anggaran di Abdya, Zulkarnaini Soroti Kejanggalan APBK
Kritik Zulkarnaini soal kejanggalan APBK Abdya, dari pencairan anggaran hingga ADG macet.
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Abdya sekaligus Ketua Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdya, Zulkarnaini, angkat bicara terkait persoalan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Abdya yang dinilai penuh drama dan kejanggalan.
ABDYA - Dalam keterangannya, Zulkarnaini mengkritik keras sejumlah persoalan terkait pencairan anggaran, terutama yang menyangkut Alokasi Dana Gampong (ADG).
Menurutnya, APBK seharusnya menjadi pedoman dalam menjalankan kegiatan pemerintahan selama satu tahun anggaran. Ia menjelaskan bahwa setiap belanja daerah yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) sudah melalui proses perencanaan yang matang dan pembahasan intensif antara eksekutif dan legislatif. Namun, realisasinya sering kali tidak sesuai harapan.
“Drama seperti ini tidak perlu terjadi jika pemerintah menjalankan APBK sesuai Qanun yang telah disahkan. Mulai Januari tahun berjalan, anggaran seharusnya sudah bisa dicairkan sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM). Tapi, faktanya banyak SPM yang tidak bisa dibayar dengan alasan tidak ada uang. Ini menjadi tontonan yang menggelitik,” ujar Zulkarnaini, Sabtu 7 Desember 2024.
Zulkarnaini juga menyoroti fenomena lucu namun memprihatinkan di Abdya, di mana SPM yang sudah disetujui justru bolak-balik antara dinas dan badan keuangan tanpa ada kejelasan.
“Lebih parah lagi, Alokasi Dana Gampong (ADG) yang seharusnya menjadi hak desa malah tidak dicairkan. Apa kendalanya? Apakah transfer dana belum masuk atau ada permainan politik anggaran?” tegasnya.
Ia juga menyebut bahwa korupsi tidak hanya terjadi dalam bentuk penyalahgunaan dana, tetapi juga melalui kebijakan yang salah dan penyalahgunaan kewenangan.
“Ketika anggaran sudah disahkan, tugas pemerintah adalah melaksanakan perintah Qanun, bukan bermain-main dengan politik anggaran,” tambahnya.
Selain itu, Zulkarnaini meminta pemerintah Abdya, terutama Penjabat (Pj) Bupati, untuk bertanggung jawab dan memberikan penjelasan transparan terkait kendala pencairan dana. Ia juga menantang Aparat Penegak Hukum (APH) untuk turun tangan jika tidak ada kejelasan hingga Senin, 9 Desember 2024.
“Kepada Pj Bupati Abdya, Anda seharusnya hadir untuk menyelesaikan persoalan ini, bukan hanya sibuk bolak-balik tanpa hasil. Ini bukan lagi soal politik, tapi soal tanggung jawab kepada masyarakat,” ucapnya.
Tambah Zulkarnaini ada fenomena unik yang sering terjadi menjelang akhir tahun, di mana saldo anggaran tiba-tiba penuh di rekening daerah. Ia mengingatkan pemerintah untuk tidak bermain-main dengan kewenangan karena penyalahgunaan wewenang adalah bentuk korupsi yang sangat berbahaya.
“Jangan memperkeruh suasana. Jika sampai akhir tahun uang tiba-tiba ada, ini jelas menunjukkan ada sesuatu yang tidak beres. Pemerintah harus bertanggung jawab penuh dan menjawab persoalan ini secara transparan,” tutupnya.
Polemik ini menjadi sorotan publik di Abdya, mengingat pentingnya anggaran daerah untuk mendukung pembangunan dan pelayanan masyarakat. Masyarakat kini menantikan langkah konkret dari pemerintah untuk mengatasi persoalan ini.
 |
| Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Abdya sekaligus Ketua Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdya, Zulkarnaini. Foto: Ist. |
ABDYA - Dalam keterangannya, Zulkarnaini mengkritik keras sejumlah persoalan terkait pencairan anggaran, terutama yang menyangkut Alokasi Dana Gampong (ADG).
Menurutnya, APBK seharusnya menjadi pedoman dalam menjalankan kegiatan pemerintahan selama satu tahun anggaran. Ia menjelaskan bahwa setiap belanja daerah yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) sudah melalui proses perencanaan yang matang dan pembahasan intensif antara eksekutif dan legislatif. Namun, realisasinya sering kali tidak sesuai harapan.
“Drama seperti ini tidak perlu terjadi jika pemerintah menjalankan APBK sesuai Qanun yang telah disahkan. Mulai Januari tahun berjalan, anggaran seharusnya sudah bisa dicairkan sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM). Tapi, faktanya banyak SPM yang tidak bisa dibayar dengan alasan tidak ada uang. Ini menjadi tontonan yang menggelitik,” ujar Zulkarnaini, Sabtu 7 Desember 2024.
Zulkarnaini juga menyoroti fenomena lucu namun memprihatinkan di Abdya, di mana SPM yang sudah disetujui justru bolak-balik antara dinas dan badan keuangan tanpa ada kejelasan.
“Lebih parah lagi, Alokasi Dana Gampong (ADG) yang seharusnya menjadi hak desa malah tidak dicairkan. Apa kendalanya? Apakah transfer dana belum masuk atau ada permainan politik anggaran?” tegasnya.
Ia juga menyebut bahwa korupsi tidak hanya terjadi dalam bentuk penyalahgunaan dana, tetapi juga melalui kebijakan yang salah dan penyalahgunaan kewenangan.
“Ketika anggaran sudah disahkan, tugas pemerintah adalah melaksanakan perintah Qanun, bukan bermain-main dengan politik anggaran,” tambahnya.
Selain itu, Zulkarnaini meminta pemerintah Abdya, terutama Penjabat (Pj) Bupati, untuk bertanggung jawab dan memberikan penjelasan transparan terkait kendala pencairan dana. Ia juga menantang Aparat Penegak Hukum (APH) untuk turun tangan jika tidak ada kejelasan hingga Senin, 9 Desember 2024.
“Kepada Pj Bupati Abdya, Anda seharusnya hadir untuk menyelesaikan persoalan ini, bukan hanya sibuk bolak-balik tanpa hasil. Ini bukan lagi soal politik, tapi soal tanggung jawab kepada masyarakat,” ucapnya.
Tambah Zulkarnaini ada fenomena unik yang sering terjadi menjelang akhir tahun, di mana saldo anggaran tiba-tiba penuh di rekening daerah. Ia mengingatkan pemerintah untuk tidak bermain-main dengan kewenangan karena penyalahgunaan wewenang adalah bentuk korupsi yang sangat berbahaya.
“Jangan memperkeruh suasana. Jika sampai akhir tahun uang tiba-tiba ada, ini jelas menunjukkan ada sesuatu yang tidak beres. Pemerintah harus bertanggung jawab penuh dan menjawab persoalan ini secara transparan,” tutupnya.
Polemik ini menjadi sorotan publik di Abdya, mengingat pentingnya anggaran daerah untuk mendukung pembangunan dan pelayanan masyarakat. Masyarakat kini menantikan langkah konkret dari pemerintah untuk mengatasi persoalan ini.
Posting Komentar