Ribuan Aparatur Desa Di Abdya Demo Kantor Keuangan, Ini Tuntutannya
Ribuan aparatur desa Abdya protes pencairan ADG terlambat, tuntut hak dan kepastian.
Ribuan aparatur desa di Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya) menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) pada Senin 9 Desember 2024.
ABDYA - Aksi ini merupakan buntut dari belum tercairkannya anggaran Alokasi Dana Gampong (ADG) oleh Pemerintah Kabupaten setempat.
Massa menuntut Pemkab Abdya segera merealisasikan sisa ADG tersebut yang belum dicairkan hingga akhir penghujung tahun 2024.
Para peserta aksi yang terdiri dari Keuchik (Kepala Desa) dan aparatur desa lainnya mempersoalkan pencairan ADG Reguler Tahap II sebesar 40 persen dan Tahap III sebesar 20 persen yang hingga kini belum masuk ke rekening kas desa (RKD).
Selain itu, ADG untuk Penghasilan Tetap (Siltap) hanya terealisasi sampai Oktober 2024, sementara sisa anggaran untuk bulan November dan Desember masih tertahan di tingkat pemerintah daerah.
Menurut informasi yang dihimpun, pencairan ADG Siltap seharusnya disesuaikan dengan pengajuan dari masing-masing desa. Namun, keterlambatan pencairan ini menimbulkan keresahan di 152 desa di Abdya, sehingga memicu aksi massa yang menuntut kepastian dari pemerintah.
Kedatangan ribuan massa ini disambut langsung oleh Penjabat (Pj) Bupati Abdya Sunawardi, Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Bima Yudha Asmara, Wakapolres Asyari Hendri, Kepala BPKD Fakhrudin, dan sejumlah pejabat lainnya.
Sebelumnya, massa terlihat berkumpul di sepanjang jalan menuju Komplek Perkantoran Bukit Hijau di Gampong Kedai Paya, Kecamatan Blangpidie, sebelum bergerak menuju kantor BPKD.
Hingga saat ini, aksi unjuk rasa masih berlangsung di depan kantor BPKD. Para aparatur desa berharap ada keputusan tegas dari pemerintah daerah untuk segera mencairkan dana yang menjadi hak desa.
Ketidakpastian mengenai pencairan dana ADG ini sebelumnya telah menimbulkan polemik di tingkat desa.
"Ini bukan hanya soal uang, tetapi juga soal hak dan keberlanjutan pembangunan di desa kami," ujar salah seorang keuchik yang mengikuti aksi.
 |
| Aksi unjuk rasa ribuan aparatur desa di Kantor BPKD Abdya. Foto: Ist. |
ABDYA - Aksi ini merupakan buntut dari belum tercairkannya anggaran Alokasi Dana Gampong (ADG) oleh Pemerintah Kabupaten setempat.
Massa menuntut Pemkab Abdya segera merealisasikan sisa ADG tersebut yang belum dicairkan hingga akhir penghujung tahun 2024.
Para peserta aksi yang terdiri dari Keuchik (Kepala Desa) dan aparatur desa lainnya mempersoalkan pencairan ADG Reguler Tahap II sebesar 40 persen dan Tahap III sebesar 20 persen yang hingga kini belum masuk ke rekening kas desa (RKD).
Selain itu, ADG untuk Penghasilan Tetap (Siltap) hanya terealisasi sampai Oktober 2024, sementara sisa anggaran untuk bulan November dan Desember masih tertahan di tingkat pemerintah daerah.
Menurut informasi yang dihimpun, pencairan ADG Siltap seharusnya disesuaikan dengan pengajuan dari masing-masing desa. Namun, keterlambatan pencairan ini menimbulkan keresahan di 152 desa di Abdya, sehingga memicu aksi massa yang menuntut kepastian dari pemerintah.
Kedatangan ribuan massa ini disambut langsung oleh Penjabat (Pj) Bupati Abdya Sunawardi, Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Bima Yudha Asmara, Wakapolres Asyari Hendri, Kepala BPKD Fakhrudin, dan sejumlah pejabat lainnya.
Sebelumnya, massa terlihat berkumpul di sepanjang jalan menuju Komplek Perkantoran Bukit Hijau di Gampong Kedai Paya, Kecamatan Blangpidie, sebelum bergerak menuju kantor BPKD.
Hingga saat ini, aksi unjuk rasa masih berlangsung di depan kantor BPKD. Para aparatur desa berharap ada keputusan tegas dari pemerintah daerah untuk segera mencairkan dana yang menjadi hak desa.
Ketidakpastian mengenai pencairan dana ADG ini sebelumnya telah menimbulkan polemik di tingkat desa.
"Ini bukan hanya soal uang, tetapi juga soal hak dan keberlanjutan pembangunan di desa kami," ujar salah seorang keuchik yang mengikuti aksi.
Posting Komentar