Abdya Gelar Konsultasi Publik, Warga Ikut Susun RPJMD 2025–2029
RPJMD ini milik bersama, semua pihak harus berpartisipasi menentukan masa depan Abdya.
Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya) menggelar Forum Konsultasi Publik (FKP) dalam rangka menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029. Acara ini menjadi wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan masukan terkait arah pembangunan daerah dalam lima tahun ke depan.
ABDYA - Bupati Abdya, Dr. Safaruddin, menegaskan bahwa RPJMD bukan sekadar dokumen administratif, tetapi harus benar-benar menjadi panduan pembangunan yang berpihak kepada masyarakat.
“RPJMD ini milik kita semua. Semua pihak harus berpartisipasi dalam menyusun kebijakan yang akan menentukan masa depan Abdya,” ujarnya, Blangpidie, 25 Maret 2025.
Dalam forum ini, berbagai tantangan pembangunan daerah turut dibahas. Dari sektor ekonomi, meskipun nilai sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan meningkat dari Rp881,69 miliar pada 2020 menjadi Rp962,21 miliar pada 2024, kontribusinya terhadap PDRB justru menurun dari 29,6% menjadi 27,9%. Hal ini menunjukkan perlunya strategi baru untuk memperkuat ekonomi lokal, termasuk melalui hilirisasi industri dan digitalisasi usaha.
Selain itu, infrastruktur menjadi perhatian utama. Dari total 784 km jalan kabupaten, hanya 324 km yang dalam kondisi baik, sementara 399 km mengalami kerusakan berat.
“Akses jalan yang buruk berdampak pada ekonomi, pendidikan, dan kesehatan. Infrastruktur akan menjadi prioritas utama,” kata Dr. Safaruddin.
Sumber daya manusia (SDM) juga menjadi sorotan. Indeks profesionalitas ASN di Abdya masih di angka 55,36, sementara rata-rata lama sekolah penduduk hanya 8,78 tahun atau setara dengan kelas 3 SMP.
“Pendidikan harus kita dorong lebih kuat. Minat baca rendah, jumlah perpustakaan berkurang, dan ini harus segera kita benahi,” tambahnya.
Di bidang kesehatan, angka kematian ibu masih tinggi, mencapai 80 per 1.000 kelahiran hidup. Fasilitas RSUD Abdya pun masih kurang memadai. Peningkatan layanan kesehatan menjadi kebutuhan mendesak agar masyarakat bisa mendapatkan pelayanan yang lebih baik.
Masalah sosial dan lingkungan juga dibahas. Jumlah lansia terlantar, penyandang disabilitas, dan anak korban kekerasan terus meningkat. Sementara itu, hanya 20% sampah yang tertangani di Abdya, dan risiko bencana cukup tinggi dengan indeks 183,20.
“Kita harus membangun ketahanan sosial dan lingkungan yang lebih kuat,” tegas Dr. Safaruddin.
Pendapatan Asli Daerah (PAD) Abdya juga masih rendah, hanya 10% dari APBD, dengan tingkat kemandirian fiskal di bawah 25%. Investasi pun mengalami penurunan hingga -40,69% pada 2023. Ia menegaskan bahwa strategi baru harus diterapkan agar PAD bisa meningkat hingga 30% dan investasi kembali tumbuh.
Salah satu strategi yang akan diterapkan dalam RPJMD 2025–2029 adalah penguatan sektor produktif berbasis potensi lokal. Presiden Prabowo telah menegaskan pentingnya hilirisasi industri berbasis ekonomi mikro, yang melibatkan petani tambak, petani perkebunan, dan masyarakat lokal. Abdya akan memastikan masyarakat dapat menikmati manfaat dari kebijakan ini.
Transformasi digital dalam pelayanan publik juga menjadi prioritas. Pemerintah pusat akan meluncurkan Gov-Tech, sistem layanan digital yang mengintegrasikan seluruh birokrasi pemerintahan.
“Kita harus siap beradaptasi dengan sistem ini agar layanan kepada masyarakat lebih efisien,” ungkapnya.
Pembangunan manusia dan lingkungan yang berkeadilan juga menjadi fokus utama. Sektor pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, serta mitigasi bencana dan perubahan iklim harus menjadi prioritas dalam kebijakan pembangunan daerah.
“Pembangunan bukan hanya tentang ekonomi, tetapi juga harus memperhatikan kesejahteraan sosial dan lingkungan,” jelasnya.
Bupati mengajak seluruh masyarakat untuk aktif memberikan masukan dalam penyusunan RPJMD ini.
“RPJMD harus dibangun dari bawah, berdasarkan kebutuhan masyarakat. Dengan begitu, kita bisa memastikan Abdya berkembang ke arah yang lebih baik,” tutupnya.
Sementara itu, Kepala Bappeda Abdya, Rahmad Sumedi, SE., MM., menegaskan bahwa RPJMD harus berbasis pada isu strategis dan kebutuhan daerah agar menjadi pedoman efektif bagi pembangunan.
"Dengan partisipasi aktif dari masyarakat, diharapkan RPJMD 2025–2029 dapat menjadi pijakan kuat bagi masa depan Abdya", pungkasnya.
 |
| Bupati Abdya, Dr. Safaruddin, berpidato di Forum Konsultasi Publik (FKP) guna menyusun RPJMD 2025–2029 di aula Bappeda setempat. Foto: Ist |
ABDYA - Bupati Abdya, Dr. Safaruddin, menegaskan bahwa RPJMD bukan sekadar dokumen administratif, tetapi harus benar-benar menjadi panduan pembangunan yang berpihak kepada masyarakat.
“RPJMD ini milik kita semua. Semua pihak harus berpartisipasi dalam menyusun kebijakan yang akan menentukan masa depan Abdya,” ujarnya, Blangpidie, 25 Maret 2025.
Dalam forum ini, berbagai tantangan pembangunan daerah turut dibahas. Dari sektor ekonomi, meskipun nilai sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan meningkat dari Rp881,69 miliar pada 2020 menjadi Rp962,21 miliar pada 2024, kontribusinya terhadap PDRB justru menurun dari 29,6% menjadi 27,9%. Hal ini menunjukkan perlunya strategi baru untuk memperkuat ekonomi lokal, termasuk melalui hilirisasi industri dan digitalisasi usaha.
Selain itu, infrastruktur menjadi perhatian utama. Dari total 784 km jalan kabupaten, hanya 324 km yang dalam kondisi baik, sementara 399 km mengalami kerusakan berat.
“Akses jalan yang buruk berdampak pada ekonomi, pendidikan, dan kesehatan. Infrastruktur akan menjadi prioritas utama,” kata Dr. Safaruddin.
Sumber daya manusia (SDM) juga menjadi sorotan. Indeks profesionalitas ASN di Abdya masih di angka 55,36, sementara rata-rata lama sekolah penduduk hanya 8,78 tahun atau setara dengan kelas 3 SMP.
“Pendidikan harus kita dorong lebih kuat. Minat baca rendah, jumlah perpustakaan berkurang, dan ini harus segera kita benahi,” tambahnya.
Di bidang kesehatan, angka kematian ibu masih tinggi, mencapai 80 per 1.000 kelahiran hidup. Fasilitas RSUD Abdya pun masih kurang memadai. Peningkatan layanan kesehatan menjadi kebutuhan mendesak agar masyarakat bisa mendapatkan pelayanan yang lebih baik.
Masalah sosial dan lingkungan juga dibahas. Jumlah lansia terlantar, penyandang disabilitas, dan anak korban kekerasan terus meningkat. Sementara itu, hanya 20% sampah yang tertangani di Abdya, dan risiko bencana cukup tinggi dengan indeks 183,20.
“Kita harus membangun ketahanan sosial dan lingkungan yang lebih kuat,” tegas Dr. Safaruddin.
Pendapatan Asli Daerah (PAD) Abdya juga masih rendah, hanya 10% dari APBD, dengan tingkat kemandirian fiskal di bawah 25%. Investasi pun mengalami penurunan hingga -40,69% pada 2023. Ia menegaskan bahwa strategi baru harus diterapkan agar PAD bisa meningkat hingga 30% dan investasi kembali tumbuh.
Salah satu strategi yang akan diterapkan dalam RPJMD 2025–2029 adalah penguatan sektor produktif berbasis potensi lokal. Presiden Prabowo telah menegaskan pentingnya hilirisasi industri berbasis ekonomi mikro, yang melibatkan petani tambak, petani perkebunan, dan masyarakat lokal. Abdya akan memastikan masyarakat dapat menikmati manfaat dari kebijakan ini.
Transformasi digital dalam pelayanan publik juga menjadi prioritas. Pemerintah pusat akan meluncurkan Gov-Tech, sistem layanan digital yang mengintegrasikan seluruh birokrasi pemerintahan.
“Kita harus siap beradaptasi dengan sistem ini agar layanan kepada masyarakat lebih efisien,” ungkapnya.
Pembangunan manusia dan lingkungan yang berkeadilan juga menjadi fokus utama. Sektor pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, serta mitigasi bencana dan perubahan iklim harus menjadi prioritas dalam kebijakan pembangunan daerah.
“Pembangunan bukan hanya tentang ekonomi, tetapi juga harus memperhatikan kesejahteraan sosial dan lingkungan,” jelasnya.
Bupati mengajak seluruh masyarakat untuk aktif memberikan masukan dalam penyusunan RPJMD ini.
“RPJMD harus dibangun dari bawah, berdasarkan kebutuhan masyarakat. Dengan begitu, kita bisa memastikan Abdya berkembang ke arah yang lebih baik,” tutupnya.
Sementara itu, Kepala Bappeda Abdya, Rahmad Sumedi, SE., MM., menegaskan bahwa RPJMD harus berbasis pada isu strategis dan kebutuhan daerah agar menjadi pedoman efektif bagi pembangunan.
"Dengan partisipasi aktif dari masyarakat, diharapkan RPJMD 2025–2029 dapat menjadi pijakan kuat bagi masa depan Abdya", pungkasnya.
Posting Komentar