UPDATE

Banjir Puncak Bogor, Penyegelan Wisata dan Evaluasi Tata Ruang

Sebagai langkah tegas, pemerintah menyegel empat tempat wisata di kawasan Puncak yang dianggap berkontribusi terhadap bencana.
Banjir melanda wilayah Puncak, Bogor, pada Minggu (2/3/2025), menyebabkan kerusakan rumah dan kehilangan harta benda bagi warga. Menurut Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), sebanyak 346 orang terpaksa mengungsi akibat bencana ini. Kejadian ini menarik perhatian publik, termasuk pakar dari IPB University.
 
Ilustrasi banjir. Foto: pixabay/@j_lloa

JAWA BARAT - Prof. Baba Barus, Kepala Pusat Pengkajian Perencanaan dan Pengembangan Wilayah (P4W) IPB University, menilai tata ruang di Puncak tidak sesuai dengan karakter lingkungan. Ia menjelaskan bahwa banjir seharusnya tidak terjadi di daerah berlereng, kecuali di kawasan dengan drainase buruk atau alih fungsi lahan yang tidak terkendali.

Selain banjir, longsor juga kerap terjadi di Puncak karena banyaknya permukiman di sempadan sungai dan lereng terjal. Ia menyoroti lemahnya pengawasan pemanfaatan ruang dan menegaskan pentingnya perencanaan berbasis data yang akurat.

Sebagai langkah tegas, pemerintah menyegel empat tempat wisata di kawasan Puncak yang dianggap berkontribusi terhadap bencana. Penyegelan dilakukan oleh Menteri Koordinator Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, dan Bupati Bogor Rudy Susmanto.

Empat lokasi yang disegel yaitu:

- Pabrik Teh Ciliwung di Telaga Saat

- Hibisc Fantasy

- Agro Wisata Gunung Mas (PTPN I Regional 2)

- Eiger Adventure Land

Menurut Hanif Faisol, pembangunan tempat-tempat ini diduga melanggar aturan alih fungsi lahan dan meningkatkan risiko banjir di hilir, termasuk Jakarta. Pemerintah akan melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait indikasi pelanggaran pidana.

Setelah disegel, tempat wisata Hibisc Fantasy langsung dibongkar oleh Satpol PP Jawa Barat dengan dukungan Pemkab Bogor. Gubernur Dedi Mulyadi mengungkapkan bahwa izin awal lahan hanya untuk 4.800 meter persegi, tetapi pengelola memperluasnya hingga 15.000 meter persegi secara ilegal.

Pemerintah menegaskan bahwa penertiban ini tidak pandang bulu, meskipun tempat wisata tersebut merupakan unit bisnis dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Jawa Barat.

Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), meminta evaluasi menyeluruh terhadap tata ruang di Puncak. Ia menegaskan bahwa solusi banjir di Jakarta tidak hanya dengan membangun tanggul, tetapi harus dimulai dari penataan hulu.

Dengan langkah tegas ini, diharapkan alih fungsi lahan yang berdampak buruk pada lingkungan dapat dikendalikan. Pemerintah berjanji akan terus mengawasi dan menindak pelanggaran tata ruang di Puncak dan sekitarnya.