UPDATE

Topic: Argumen

Abdya Darurat Tambang Ilegal, Hukum Jangan Cuma Macan Kertas

Pertambangan ilegal, atau sering disebut sebagai Pertambangan Tanpa Izin (PETI), merupakan isu kompleks yang menimbulkan berbagai permasalahan serius di Indonesia. Praktik ini tidak hanya merusak lingkungan hidup, tetapi juga merugikan perekonomian negara dan daerah, serta memicu konflik sosial di masyarakat. SECARA hukum, kegiatan penambangan tanpa izin melanggar Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang (UU) Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batuba…

Menyoal Sistem Pemilu Proporsional Tertutup

Gugatan ke Mahkamah Konstitusi terkait sistem pemilu, untuk mengembalikan sistem pemilihan propoporsional terbuka kembali ke sistem proporsional tertutup, bukanlah solusi tepat jika alasannya adalah untuk penguatan kelembagaan partai politik. KARENA untuk penguatan kelembagaan harusnya diserahkan pada mekanisme partai masing-masing untuk membangun sistem rekruitmen dan kaderisasi yang baik, sehingga walaupun ada pertarungan bebas individu dalam sistem proporsional terbuka, paling tidak individu…

Arti MoU Helsinki di Tengah Himpitan Kemiskinan di Aceh

Pasca penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) 17 tahun yang lalu di Helsinki antara Pemerintah Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM), namun pada detik ini penerapan MoU tersebut belum terealisasikan. HAL ini bisa terlihat dari dari rekor Aceh termiskin se-Sumatera. Padahal dalam MoU yang ditandatangani di Helsinki oleh Pemerintah RI dan Gerakan Aceh Merdeka, Aceh memiliki kewenangan dan kekhususan yang sangat besar dibandingkan daerah Provinsi Indonesia yang lain. Mengapa Aceh …

Gerakan Perlawanan Sipil Melawan Penundaan Pemilu

Manuver menunda pemilu, dengan menabrak konstitusi. Dimulai dari Menteri Onvestasi, Bahlil Lahadalia mengatasnamakan pengusaha, meminta pemilu 2024 ditunda, siapa pengusaha itu?  SELANJUTNYA ketua umum PKB, Muhaimin Iskandar meminta agar pemilu ditunda 1 atau 2 tahun, katanya menyuarakan perwakilan dari bisnis para UMKM, meminta agar pemilu ditunda, siapa bisnis UMKM tersebut juga masih misteri. Terus berlanjut, Ketua Umum Golkar, Airlangga Hartato, katanya saat berkunjung ke daerah Siak, menemui…

Sastra Jendra, Big Data & Manuver Elit Menunda Pemilu

Alkisah dalam cerita Ramayana tampil kisah yang begitu menarik. Dalam awal cerita, Begawan Wisrawa ditampilkan sebagai sosok yang sudah kenyang asam garam dunia; sosok yang telah teruji dan memiliki daya spiritualitas yang begitu tinggi.  IA juga sosok yang begitu bijak, dan mampu menjadi pengayom. Nasehatnya memancarkan energi kebenaran dan menjadi pegangan spiritual bagi para pengikutnya. Dari pancaran budi pekertinya, tercipta harapan agar setiap mahkluk berbahagia. Dari dalam diri Begawan Wi…

Demokrasi Indonesia dalam Keadaan Bahaya!

Kita tidak boleh mundur kembali dari demokrasi, jalan demokrasi adalah pilihan rakyat Indonesia, bahwa demokrasi adalah satu satunya produk dari apa yang disebut reformasi, yang harus kita lakukan adalah memperjuangkan eksistensi demokrasi, menyelamatkan dan mensukseskan trayek demokrasi. Sekarang demokrasi dalam keadaan bahaya, alarm demokrasi bunyi. Setelah Komisi Pemilihan Umum (KPU) resmi menerbitkan surat keputusan tentang hari dan tanggal pemungutan suara Pemilu Serentak Tahun 2024. Surat …

KKR Aceh, Riwayatmu Kini...

Komisi Kebenaran Rekonsiliasi (KKR) yang kehadirannya digadang-gadang dapat menyelesaikan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di Aceh, nyaris tak terdengar lagi gaungnya. Bagaimana riwayatnya kini? SALAH satu yang disoal dari lembaga ini adalah legalitasnya. Sebelum lebih jauh, perlu diketahui bahwa Aceh adalah salah satu provinsi di Indonesia yang mendapatkan status Otonomi Khusus atau Otsus. Pelaksanaan Otsus di Aceh diselenggarakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang pemerint…

Hanya Ada 3 Jalan Untuk Menunda Pemilu

Tiga Ketua Umum Partai Politik di negara kita, Muhaimin Iskandar (PKB), Airlangga Hartarto (Golkar) dan Zulkifli Hasan (PAN) telah mengemukakan usulan agar Pemilu 2024, yang jadwalnya telah disepakati Pemerintah, DPR, KPU untuk dilaksanakan tanggal 14 Februari 2024, ditunda. Sebagaimana kita maklum, Pemilu 2024 ini adalah Pemilu serentak, untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD dan DPRD. ALASAN penundaan Pemilu yang awalnya dilontarkan Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia i…